Dua Terdakwa Kredit Macet Bank Riau Dijatuhi Hukuman 4 Tahun Penjara

PEKANBARU-Walaupun ke dua terdakwa kasus kredit macet di Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Batam yakni, Yumadris, mantan Kepala Cabang BRK Batam, dan Buchari Arrahim, mantan Direktur Pemasaran BRK, Senin (15/4) malam dijatuhi hukuman 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, karena terbukti melakukan korupsi. Tapi pihak keluarga tetap yakin kedua terdakwa tidak melakukan korupsi.

Menurut Wira, keluarga terdakwa usai persidangan kepada wartawan mengatakan, ia dan seluruh keluarganya, sangat yakin jika Buchori dan Yumidris tidak bersalah dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Mereka berdua tambah Wira, murni hanya menjalankan tugas.

“Saya yakin paman saya, Buchori tidak bersalah dalam perkara ini. Beliau hanya menjalankan tugas yang semata mata untuk menyelamatkan kondisi Bank Riau Kepri,” ungkapnya.

Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua, Krosbin L Gaol SH, selain dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, ke dua terdakwa juga mewajibkan membayar denda sebesar Rp 300 juta dengan subsider 1 bulan penjara kalau denda tidak dibayar.

Krosbin menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama. ” Atas perbuatan terdakwa mereka telah melanggar Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Krosbin.

Putusan tersebut kata Krosbin, sudah sesuai denga keterangan para saksi dan fakta persidangan. “Selain itu putusan ini kami ambil juga sudah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan,” papar Krosbin.

Putusan Majelis Hakim tersebut lebih ringan 2 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Oka Regina SH sebelumnya. Dimana pada sidang sebelumnya JPU menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara.

Sementara itu Direktur Utama Bank Riau Kepri Zulkifli Thalib sudah lebih dulu di vonis Majelis Hakim, dan Zulkifli juga dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 300 juta dengan subsider 2 bulan penjara kalau denda tidak dibayar.

Usai membacakan putusannya Majelis Hhakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan JPU utuk menggunakan haknya. Atas kesempatan itu Yumadris dan Buchori serta JPU menyatakan masih pikir-pikir untuk melakukan banding.
.
Seperti diketahui dalam dakwaan sebelumnya dijelaskan, perkara ini bermula saat terdakwa berkenalan dengan Arya Wijaya (tersangka kasus ini) selaku Direktur PT Saras Perkasa di ruangan kerja terdakwa ini dengan maksud, Arya ingin menjajaki pengambil alihan atau take over bangunan mall dan 39 ruko yang terletak di Batuaji Batam. “Karena tidak mengenal Arya serta tempat tinggalnya secara persis, terdakwa menyarankan Arya membuat perusahaan yang beralamat di Batam,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, terdakwa meminta Yumadris (tersangka lainnya) selaku pimpinan Bank Riau-Kepri Cabang Batam, datang ke kantor pusat Pekanbaru guna melakukan pertemuan. “Dalam pertemuan Bukhari Arahim (tersangka lainnya), Direktur Pemasaran dan Arya sudah ada. Dipertemuan, terdakwa meminta Bukhari agar membantu proses kredit atau pengalihan aset dari PT Karyawira Wanatama ke PT Saras Perkasa milik Arya,” terang JPU.

“Setelah pertemuan, terdakwa dengan dan Bukhari Arahim sepakat merencanakan proses take over atas permohonan kredit dan memberikan kredit ke Arya Wijaya senilai Rp35,2 miliar,” tambahnya.

Dalam prosesnya, Syahrul selaku Pimpinan Kredit Komersil membuat notisi permohonan kredit PT Saras Perkasa milik Arya. Hasilnya, persyaratan administrasi kredit yang diajukan Arya tidak lengkap dan tidak dapat dilanjutkan.

Namun, lanjut JPU, hal itu tidak diterima terdakwa. Dan tanggal 11 Juli 2003 atas inisiatifnya, terdakwa mengadakan rapat komite yang langsung dipimpinnya. “Padahal, yang seharusnya mempunyai inisiatif, mengundang dan memimpin rapat komite adalah Drs Zuhri H Asryad selaku pemimpin divisi perkreditan, bukan Zulkifli Thalib,” tegas JPU.

“Dan dalam rapat komite, Syahrul kembali menjelaskan bahwa PT Saras Perkasa milik Arya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat administrasi. Yaitu PT Saras tidak menyerahkan dan membuat proposal pengajuan kredit dan peruntukannya, karena tidak ada dukungan finansial, sehingga tidak layak diberikan kredit,” lanjut JPU.

Pun begitu, terdakwa dalam rapat komite itu memutuskan menyetujui permohonan kredit atas nama Arya Wijaya, Direktur PT Saras Perkasa senilai Rp35,2 miliar. “Rinciannya, Rp32,2 miliar merupakan pengalihan aset dari PT Karyawira ke PT Saras Perkasa dan Rp3 miliar diberikan ke PT Saras Perkasa guna melanjutkan pembangunan fisik mall,” urai JPU.

Selain tidak berhak memimpin rapat, lanjut JPU, persetujuan kredit yang dilakukan terdakwa tidak pernah mendapat pengesahan dari Dewan Pengawasan Bank Riau-Kepri Kantor Pusat Pekanbaru.

Setelah cair, kredit yang diajukan PT Saras menuai masalah. Pasalnya uang Rp35,2 miliar dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebab dana itu dipergunakan untuk membayar ke 139 debitur yang menjadi tanggungan perusahaan. “Uang itu masuk ke rekening Arya. Selanjutnya, uang itu dipindah bukukan oleh Sofyan (saksi) ke rekening debitur sebanyak 139 debitur. Dimana tiap debitur menerima Rp250 juta,” jelas jaksa.

Dalam perjalanannya, PT Saras tidak pernah mengembalikan uang tersebut ke Bank Riau-Kepri. Atas perbuatannya yang memberikan kredit tanpa proses wajar dan tanpa jaminan.(tpc/rrc)

telkomsel atas